Ticker

6/recent/ticker-posts

UNS Keluarkan Pernyataan Sikap Terkait Kondisi Politik di Tanah Air

Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono dr., M.Si menyampaikan pernyataan sikap tentang situasi politik di Tanah Air, Senin (1/9/2025). Foto: Ist. 

SOLO - Sivitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menyampaikan pernyataan sikap tentang situasi politik di Tanah Air. Pernyataan disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian UNS terhadap bangsa dan negara.

Pernyataan sikap disampaikan Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono dr., M.Si. didampingi Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat (MWA), Dewan Profesor (DP), Senat Akademik (SA), dan Pimpinan Fakultas.

“Mencermati dan memperhatikan perkembangan situasi politik di tanah air dalam beberapa hari terakhir, khususnya gelombang aksi massa yang diwarnai kekerasan, tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, penjarahan, serta gangguan terhadap aktivitas masyarakat luas, yang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan persatuan bangsa, keberlangsungan demokrasi, serta keamanan masyarakat. Maka Sivitas Akademika UNS merasa perlu menyampaikan pernyataan sikap,” kata Prof. Hartono, Senin (1/9/2025).

Berikut pernyataan sikap yang disampaikan Rektor UNS:

Pertama, UNS menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas situasi yang terjadi dan turut berbela sungkawa atas jatuhnya korban dalam berbagai aksi massa. 

Kedua, mengajak semua pihak untuk menahan diri, menyampaikan aspirasi secara bijaksana, menghindari kekerasan dan anarkisme, serta tetap mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Ketiga, menyerukan agar seluruh sivitas akademika UNS tetap memiliki kepedulian terhadap kondisi bangsa dengan menyalurkan aspirasi melalui cara-cara damai, bertanggung jawab, dan menjaga kondusivitas kehidupan bermasyarakat. 

Keempat, mendukung aspirasi masyarakat dalam bentuk aksi damai sebagai wujud demokrasi, agar pemerintah mendengar dan mewujudkan kebijakan yang menyejahterakan rakyat serta menegakkan hukum yang adil. 

Kelima, UNS mengingatkan DPR dan pemerintah agar memiliki kepekaan sosial dan meninjau ulang kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, keadilan sosial, demokrasi dan melemahkan supremasi sipil, serta menghindari sikap dan tindakan yang melukai rakyat. 

Keenam, UNS mengajak aparatur ketertiban dan keamanan (Polri/TNI) untuk mengedepankan langkah persuasif dan humanis dalam merespons penyampaian aspirasi masyarakat, demi menjaga kedamaian dan harmoni bersama.  

 

Posting Komentar

0 Komentar