Ilustrasi - Demo di depan Markas Brimob, Jalan Adi Sucipto Solo. Foto: Ist. SOLO – Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jateng dan kabupaten atau kota menggelar rapat untuk menyikapi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Siskamtibmas) pasca-demo yang menimbulkan anarkis di sejumlah kota atau kabupaten.
Rapat Forkopimda yang berlangsung Minggu (31/8/2025) tersebut, bertujuan menyatukan langkah dalam menjaga kondusivitas wilayah setelah serangkaian aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan fasilitas umum, pembakaran gedung DPRD, mobil petugas, mobil masyarakat hingga terjadinya anarkis di sejumlah daerah atau kota.
Dalam rapat tersebut, pimpinan daerah dan instansi terkait memberikan arahan strategis untuk mengantisipasi potensi kerusuhan lebih lanjut.
"Unjuk rasa adalah hak warga, namun harus dilakukan sesuai hukum dan tidak mengganggu ketertiban," kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Gubernur menekankan pentingnya sistem pengamanan, deteksi dini, dan dialog dengan masyarakat untuk mengendalikan situasi.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto meminta seluruh anggota DPRD turun ke masyarakat, memperkuat komunikasi, dan mencegah penyebaran hoaks. Hal ini penting agar program pembangunan dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan.
Rapat yang berlangsung secara daring itu, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo memaparkan bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. Dia menekankan pentingnya kesolidan dan satu persepsi di antara anggota Forkopimda.
Untuk itu, Kapolda menginstruksikan untuk menyiapkan personel dan peralatan, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ia juga secara khusus mengajak para orang tua untuk aktif mengawasi anak-anaknya.
Hal senada dikemukakan Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen Achiruddin Darojat menyoroti pola aksi massa yang sering terjadi siang, sore, dan malam hari. Pangdam menyarankan perlunya antisipasi, operasi sosial untuk meredam anarkisme, serta sinergi intelijen yang cepat dan efektif.
Kajati Jateng, Hendro Dewanto mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak memicu kemarahan publik. Dia mengimbau ASN agar bijak menggunakan media sosial dan menyebarkan pesan damai untuk meredam konflik.
Dalam rapat itu dicapai kesepakatan bahwa seluruh pimpinan daerah dan instansi terkait harus bersatu padu dalam menghadapi potensi kerusuhan. Dengan kolaborasi yang solid, deteksi dini, dan komunikasi yang efektif, Jawa Tengah diharapkan dapat tetap aman, damai, dan kondusif.
0 Komentar