Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengunjungi hunian sementara korban bencana tanah gerak beberapa waktu lalu. Foto : Ist.
SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat proses relokasi korban bencana tanah gerak. Sampai saat ini tercatat ada 900 rumah rusak dan terdampak masuk daftar relokasi. Terbanyak di Kabupaten Tegal, disusul Purbalingga, Pemalang dan Batang.
Gubernur Ahmad Luthfi menyebutkan, selain wilayah tempat tinggal warga yang tak aman, tingginya curah hujan yang menyebabkan potensi bencana meningkat. Targetnya, warga segera pindah dari pengungsian ke hunian sementara.
"Kami sudah instruksikan ke bupati. Lahan sudah didapat di wilayah Perhutani. Sudah di cek, aman," jelas Ahmad Luthfi di Kota Semarang, Rabu (11/2/2026).
Pemprov memastikan lahan relokasi aman dengan tetap mempertimbangkan kemudahan akses untuk pendidikan anak-anak hingga akses mata pencaharian warga.
Pihaknya merinci ada 800 rumah yang akan direlokasi dari Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Selanjutnya ada 50 rumah terdampak tanah gerak di Purbalingga, 30 rumah di Pemalang dan 20 rumah di Batang.
Usai menentukan lokasi relokasi, langkah berikutnya adalah edukasi pada warga agar segera mau pindah. Lantaran tak semua warga dengan sukarela pindah ke hunian sementara.
Alasan keberatan warga adalah pekerjaan hingga harta benda yang terpaksa harus ditinggalkan. Untuk itu Pemprov Jateng menggandeng unsur TNI dan Polri agar memberikan edukasi. Pemkab juga diminta terus mendekati masyarakat.
Gubernur juga meminta Dinas Sosial mendata secara lengkap semua warga yang terdampak. Bukan hanya nama dan asal namun juga pekerjaan hingga harta benda yang dimiliki. Tujuannya, saat proses relokasi tidak ada yang tercecer atau bahkan hilang.
Saat ini, lanjut Luthfi, warga terdampak tanah gerak Kabupaten Tegal masih tinggal di pengungsian. Semua kebutuhan dipastikan tercukupi. Termasuk untuk akses pendidikan bagi anak-anak di pengungsian.
"Ada dapur umum dan posko kesehatan. Kebutuhan dipastikan tercukupi. Kalau sampai ada kekurangan, segera laporkan. Karena pangan dan kesehatan warga adalah prioritas utama," ungkapnya.
Selanjutnya, ia juga meminta pada bupati maupun wali kota untuk segera menetapkan status tanggap bencana lokal jika ada bencana yang berbahaya meski skalanya tak luas.
Pemerintah Provinsi akan cepat melakukan penanganan, yakni bukan hanya perihal evakuasi korban bencana namun juga perbaikan lebih lanjut. “Jika terjadi bencana, maka bupati wali kota tentukan tanggap bencana lokal. Wilayahnya mana, maka pemerintah provinsi akan melakukan penanganan," tegasnya.
Terakhir, Luthfi juga berpesan agar warga Jawa Tengah tetap waspada adanya potensi bencana alam. Lantaran saat ini curah hujan masih tinggi dan potensi longsor, banjir, rob, tanah gerak bisa saja terjadi.
.jpeg)
0 Komentar