SOLO – Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjalin kerja sama dengan Perpustakaan MPR RI dalam rangka pengembangan literasi kebangsaan dan akademik. Seremonial penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilaksanakan Rabu, 22 Oktober 2025 di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS.
Hadir pada kesempatan tersebut, Dekan Sekolah Vokasi UNS, Prof. Dr. Eng. Ir. Herman Saputro, M.Pd., M.T., Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar, S.I.P., M.E., serta beberapa anggota MPR RI yang turut memeriahkan acara ini.
Acara ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara UNS dan MPR RI dalam mendukung pengembangan literasi kebangsaan serta meningkatkan akses informasi publik yang bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat luas.
Prof. Dr. Eng. Ir. Herman Saputro, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa kerja sama ini sangat penting untuk membangun pertukaran gagasan antara pihak kampus dan MPR RI, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi kebangsaan.
"Sekolah Vokasi UNS mendukung penuh upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat, terutama dalam hal memahami konstitusi negara," kata Herman Saputro melalui keterangan tertulis, Jumat (24/10/2025).
Penandatanganan MoU antara Dekan Sekolah Vokasi UNS dan Anies Mayangsari Muninggar sebagai perwakilan dari MPR RI diharapkan dapat memperkuat hubungan kedua institusi dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat, khususnya terkait dengan konstitusi dan pengembangan perpustakaan sebagai pusat kajian. Anies Mayangsari Muninggar juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama ini.
“Perpustakaan MPR RI akan terus berperan sebagai sumber informasi penting bagi masyarakat dan akademisi. Kami berharap dengan adanya kerja sama ini, lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi terkait tugas dan fungsi MPR RI,” ujar Anies Mayangsari Muninggar.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan cinderamata dari Sekolah Vokasi UNS kepada MPR RI yang disertai dengan sesi dokumentasi bersama. Acara dilanjutkan dengan pengenalan Perpustakaan MPR RI, di mana pihak MPR memperkenalkan berbagai fasilitas dan koleksi yang dapat diakses oleh publik, baik dalam bentuk fisik maupun digital.
Acara semakin menarik dengan bedah karya akademik yang membahas buku “Hukum Tata Negara Perbandingan: Konstitusi Jepang Antara Stabilitas dan Tuntutan Amandemen”, yang dipresentasikan oleh Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum, penulis buku tersebut.
Buku ini mengkaji stabilitas konstitusi Jepang yang tidak mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan. Narasumber lainnya, Ir. Sriyanto Saputra, M.M., Anggota DPR RI, dan Dr. Adriyana Grahani Firdausy, Dosen Hukum Tata Negara, memberikan pandangan mereka mengenai perbandingan sistem hukum tata negara Indonesia dan Jepang.
Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang melibatkan peserta yang antusias untuk mendalami lebih dalam mengenai sistem konstitusi Jepang dan Indonesia serta peran penting literasi dalam memahami hukum dan konstitusi negara.
Penutupan acara dilakukan oleh moderator, Dr. Itok Dwi Kurniawan, S.H., M.H., yang menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga negara dalam memperkuat literasi hukum di Indonesia.
0 Komentar